Bappenas: Peningkatan Status Gizi Masyarakat Kunci Keberhasilan JKN

Jakarta, Data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2007-2013 menunjukkan adanya perbaikan status gizi masyarakat. Meski begitu, masih ada masalah yang harus mendapat perhatian khusus yakni anemia pada remaja putri dan ibu hamil, gizi kurang, gizi buruk, stunting (balita pendek) dan bayi lahir dengan berat badan rendah.

Hal tersebut disampaikan Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan Kementerian PPN (Bappenas) Dra Nina Sardjunani, MA. Terutama, Nina mengatakan stunting masih menjadi masalah gizi yang memprihatinkan.

"Karena tinggi badan balita masih jauh dari standar yang ditetapkan WHO. Bahkan Riskesdas tahun 2013 jumlah balita pendek mencapai 37 persen dan di provinsi tertentu sampai 50 persen," kata Nina dalam 'Puncak Hari Gizi Nasional ke-54' di Kantor Kemenkes, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (25/2/2014).

Seperti diketahui bahwa masalah gizi bisa mengganggu kemampuan kognitif dan produktivitas serta meningkatkan risiko penyakit tidak menular pada anak-anak. Tak hanya itu, Nina juga menekankan bahwa masalah gizi erat hubungannya dengan program Jaminan Kesehatan Nasional.

Nina mengatakan bahwa sampai saat ini ada sekitar 117 juta peserta JKN. Harus diakui pula kalau saat ini program JKN lebih banyak bersifat kuratif dan rehabilitatif. Maka dari itu, perlu pula ditingkatkan pelayanan kesehatan yang bersifat preventif seperti penanganan masalah gizi, kesehatan ibu dan anak, serta akses air bersih.

"Dengan menerapkan gizi seimbang, masyarakat juga bisa meningkatkan status gizi sehingga angka kejadian berbagai jenis penyakit bisa diturunkan. Sehingga bisa dikatakan peningkatan status gizi masyarakat jadi kunci keberhasilan JKN," papar Nina.

Salah satu komponen terpenting untuk meningkatkan status gizi masyarakat yakni adanya perbaikan gizi di 1000 hari pertama kehidupan yang harus disiapkan sejak masa remaja putri pra nikah, kehamilan, dan anak sampai usia dua tahun. "Saat ini impelmentasi nyata memperbaiki status gizi masyarakan yakni mengatasi stunting di 11 provinsi dengan jumlah tujuh ribu desa di 64 kabupaten.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi mengatakan hal terpenting yang harus dilakukan semua jajaran di berbagai sektor adalah bagaimana lewat buku pedoman gizi seimbang, masyarakat bisa mendapatkan informasi dengan lebih mudah dan bahasa yang user friendly serta benar-benar bisa dilaksanakan.

"Yang penting adalah praktiknya, bagaimana pedoman itu bisa memenuhi kebutuhan gizi setiap orang. Bagaimana kita menyampaikan pesan yang sangat menarik supaya keluarga terpenuhi kebutuhan gizinya. Misalnya, sekarang yang populer makanan di keluarga itu mi instan, nah gimana caranya meyakinkan supaya dia mengurangi konsumsi mi instan," papar Nafsiah.

Ia juga mengingatkan supaya para ahli tidak hanya menggunakan hasil laboratorium sebagai tolak ukur tapi juga melihat bagaimana kondisi masyarakat di lapangan supaya buku pedoman gizi seimbang bisa diimplementasikan di lapangan.

Sumber : http://health.detik.com/read/2014/02/25/144601/2507819/763/bappenas-peningkatan-status-gizi-masyarakat-kunci-keberhasilan-jkn